Anggaran Kemiskinan 500 T Ludes Buat Rapat Di Hotel Dan Studi Banding. Ini Kata Menpan RB

Sempat heboh penggunaan anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun kementerian/lembaga digunakan untuk rapat atau seminar tentang kemiskinan di hotel-hotel atau keperluan studi banding.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas turut meluruskan isu penggunaan dana tersebut. 

"Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang-lebih Rp 500 triliun habis untuk studi banding dan rapat. Arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran yang ada bisa dibelanjakan untuk program yang berdampak langsung ke warga," tutur Anas melalui keterangan tertulis, Minggu (29/1/2023).

Ia pun menambahkan di setiap harinya kementerian PAN-RB menerima tamu dari berbagai daerah untuk berkonsultasi mengenai indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tentunya didalamnya berdiskusi mengenai indikator program kemiskinan.

"Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran Pemkab dari Sumatra dan Kalimantan sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5-10 orang dari Pemda. Itu baru satu Pemda. Setiap hari bisa 10 Pemda yang datang. Sudah berapa biayanya," imbuhnya. 

Menyoal anggaran kemiskinan 500 T itu disampaikan secara hybrid dalam rangka sosialisasi jabatan fungsional di hadapan kementerian/lembaga dan pemda beberapa hari lalu. Pembahasannya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan.

Saat itu, Anas memaparkan bahwa logical framework pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus. Bila golnya pengentasan kemiskinan, maka programnya misalnya adalah peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah.

"Saat itulah saya sampaikan ada program instansi pemerintah yang belum selaras. Tujuannya mengurangi kemiskinan, tetapi sebagian programnya studi banding dan diseminasi atau rapat sosialisasi program kemiskinan. Jadi bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan. Ada pula yang inginnya mengurangi stunting, tapi kegiatannya sosialisasi gizi, di sisi lain pembelian makanan untuk bayi malah tidak dialokasikan. Padahal arahan Presiden jelas, bahwa di tengah tantangan fiskal yang ada, instansi termasuk di daerah harus cermat membelanjakan dana. Setiap rupiah dampaknya harus optimal," papar Anas.