Gaji Dan Tunjangan DKI Naik, WAGUB Sebut Masih Bisa Dipotong!

Gaji Dan Tunjangan DKI Naik, WAGUB Sebut Masih Bisa Dipotong!

Fri, 07 Jan 2022Posted by Admin

Gaji dan tunjangan anggota DPRD naik menjadi Rp26,42 miliar. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza, mengatakan bahwa nominal tersebut masih bisa dipangkas. Pemangkasan tersebut juga tentu melalui syarat dengan dasar evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri.

"Bisa saja nanti (dipangkas) kalau Kemendagri keberatan, ada dasarnya tentu harus dirasionalisasikan," ujar Riza di Balai Kota, Jakarta, Kamis malam (6/1).

Ia menambahkan, kenaikan gaji dan tunjangan DPRD itu sudah melalui proses dan pembahasan dalam rapat anggaran antara Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta. Menurut dia, kenaikan itu sudah berdasarkan aturan hingga kemampuan anggaran Jakarta.

Dilansir melalui CNNIndonesia, belanja gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp26,42 miliar jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021.

Pada 2022, belanja gaji dan tunjangan anggota DPRD tercatat sebesar Rp177,37 miliar. Sementara pada 2021, tercatat sebesar Rp150,94 miliar.

Hal itu diketahui dari Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Perda APBD DKI Jakarta Tahun 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Penjabaran APBD 2021. Surat itu diterbitkan pada 21 Desember 2021.

Meskipun demikian, ia justru meminta kenaikan tunjangan dan gaji itu ditunda untuk sementara waktu. Sebab, saat ini masih dalam kondisi pandemi virus corona (Covid-19).

"Yang saya maksud rasa di masa pandemi ini, marilah apa yang bersifat kembali ke pribadi-pribadi kita tunda dulu. Jadi, sekali lagi soal kenaikan tunjangan kami hormati, kami hargai," ujar Riza.

"Dan nanti akan dilakukan evaluasi bersama termasuk sudah ada evaluasi masukan dari Kemendagri. Teman-teman dewan sangat paham, sangat mengerti, sangat realistis kita boleh mengupayakan ada peningkatan yang wajar, yang rasional, yang realistis, tapi semuanya berpulang pada aturan dan ketentuan dan nanti kita akan dengarkan pendapat dari Kemendagri," imbuh dia yang juga dikenal sebagai Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta tersebut.