Ini Menu Makan Siang Dari Jokowi Khusus Menjamu Para Petinggi Dunia Di G20

Wed, 16 Nov 2022Posted by Admin

Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dihadiri para petinggi dari berbagai negara. Rangkaian acara telah dimantapkan. Tidak ketinggalan jadwal makan bersama para pemuka. Tapi apa yang disajikan Indonesia ya?

Presiden Joko Widodo memang meminta, jamuan makan siang pemimpin negara dan organisasi dunia, diselenggarakan sambil memandang keindahan laut. Makan siang tersebut diselenggarakan di Bamboo Dome, Apurva Kempinski, Nusa Dua.

“Selamat menikmati makan siangnya. Enjoy your lunch,” kata Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengawali makan siang bersama pimpinan dan delegasi KTT G20, sesuai siaran pers Kemenparekraf yang diterima Kompas.com, Selasa (15/11/2022).

Ada makanan jenis non-vegetarian dan vegetarian.

Menu non-vegetarian dari makanan pembuka berupa selada udang bangka, cumi bumbu rujak, dan sate pusut mandalika.

Selanjutnya, menu utama yaitu ikan barramundi panggang bumbu bali, terik sirloin wagyu, dan nasi ungu urap sayur. Makanan pendamping berupa emping yogya dan kerupuk udang.

Makanan tersebut mewakili kuliner dari Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, menu pembuka untuk vegetarian berupa selada tahu bangka, bunga labu bumbu rujak, dan sate pusut nangka mandalika.

Makanan utama yaitu labu panggang bumbu bali, terik tempe bacem, dan nasi ungu urap sayur, lengkap dengan emping yogya.

Menu penutup vegetarian dan non-vegetarian berupa puding nangka dan kelapa muda disiram sirup gula palem.

Pada acara makan siang Selasa (15/11), Presiden Joko Widodo ditempatkan bersebelahan dengan mahkota pemerintah Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman atau MBS. Mereka terlihat berbincang selama jamuan makan siang.

Diketahui Pakar dan praktisi kuliner William Wongso dipilih untuk mengkreasikan menu yang nantinya akan disajikan bagi para pemimpin negara di KTT G20 Bali.

Dia bertugas untuk mengatur menu untuk working lunch dan welcoming dinner. Menu-menu tersebut didiskusikan bersama dengan Setneg dan Kemenlu selama 6 bulan.