Ini Rincian Gaji Bos BUMN Yang Dirombak Erick Tohir

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merevisi peraturan terkait gaji dan tantiem yang diterima oleh direksi perusahaan pelat merah atau BUMN. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Peraturan ini telah ditetapkan pada 25 November 2020 dan mulai berlaku pada 22 Desember 2020.

Dikutip dari laman detik, Direksi Anggota Direksi BUMN diberikan gaji dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri.

b. Gaji Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan sebagai berikut: 

• Wakil Direktur Utama: 95% (sembilan puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama; dan
• Anggota Direksi lainnya: 85% (delapan puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama.

c. Dihapus.

d. RUPS/Menteri dapat menetapkan besaran Faktor Jabatan yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila dipandang lebih dapat merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi serta kemampuan perusahaan.

e. Bagi BUMN Induk (Holding), Gaji Direktur Pelaksana dihitung menggunakan pendekatan perhitungan berdasarkan angka sebelum konsolidasi setara Direktur Utama.

f. Besarnya Gaji anggota Direksi BUMN ditetapkan oleh RUPS Menteri setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.

g. Dalam hal RUPS/Menteri tidak menetapkan besarnya Gaji anggota Direksi BUMN untuk tahun tertentu, maka penetapan besarnya Gaji anggota Direksi menggunakan besaran yang paling akhir ditetapkan dan diberlakukan oleh RUPS/Menteri.

h. Perhitungan pemberian Gaji Direksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b ini mulai berlaku untuk penetapan Gaji tahun buku 2021.