RI Masuk Top 5 Di Dunia!

Indonesia diklaim masuk dalam daftar lima negara top dunia sebagai negara yang mampu menjaga keseimbangan penanganan pandemi Covid-19 dengan upaya menjaga perekonomian dari terpaan virus tersebut oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto.

Klaim ini muncul didasarkan empat indikator, yaitu:

1. Jumlah kasus Covid-19 aktif di Indonesia sebesar 19,97%. Hal ini disampaikan Airlangga dalam forum dialog virtual, data ini dianggap sudah jauh membaik dari yang sebelumnya yaitu sebsar 22,1%.

2. Tingkat kesembuhan atau recovery rate sebesar 76,84% per 11 Oktober 2020. Airlangga yang juga sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) menyebutkan, angka ini memiliki capaian lebih tinggi dibanding recovery rate kasus dunia yang sebesar 75%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan kasus aktif di beberapa provinsi.

3. Tingkat kematian atau fatality rate sebesar 3,55%. Meskipun angka ini masih lebih rendah dari rata-rata dunia yang sekitar 2,9%, Airlangga mengklaim tingkat di Indonesia lebih baik dari beberapa negara di dunia seperti Korea Selatan, Lithuania, dan Taiwan.

4. Kontraksi ekonomi Indonesia cenderung lebih rendah ketimbang 215 negara lain yang juga terkena pandemi ini. Airlangga mengatakan banyak negara yang ekonominya terkontraksi hingga dua digit angka, sedangkan Indonesia masih satu digit angka dan cukup rendah.

Pada kuartal II 2020, kontraksi ekonomi Indonesia sebesar 5,32% dan untuk kuartal III masih menunggu data resmi dari Badan Pusat Statistika (BPS). Dipredikasi bahwa nantinya data yang keluar akan tetap negative dan akan masuk jurang resesi.

Sementara itu, untuk kuartal IV 2020, Airlangga menargetkan perekonomian Indonesia sudah mulai memasuki zona netral dengan kurva pertumbuhan V sebab netral berarti restart balik ke titik nol. Proyeksinya, ekonomi berada di kisaran minus 1% hingga positif 0,6% pada keseluruhan tahun 2020.

Airlangga mengungkapkan untuk bisa mengejar target sampai akhir tahun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menteri untuk melakukan pengendalian mikro terhadap beberapa kota. Mulai dari Ambon, Jakarta Utara, Depok, Bekasi, Padang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Pekanbaru, hingga Jakarta Timur.