BBM Rendah Sulfur Akan Hadir, Harga Sama Tetapi Kualitas Naik
Fri, 13 Sep 2024Posted by AdminPemerintah berencana mengurangi kandungan sulfur pada beberapa jenis bensin subsidi, sehingga kualitas bensin di Indonesia dapat meningkat. Meskipun kualitas bensin dinaikkan, pemerintah menjamin harga bensin tidak akan naik.
Menurut Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, sejauh ini kandungan sulfur BBM subsidi Pertamina jauh lebih tinggi dari standar sulfur Euro IV. Standar sulfur internasional berkisar di antara 50 ppm.
Menurut informasi yang dia berikan, BBM Pertalite memiliki kandungan sulfur 500 ppm, sementara BBM Pertamax 92 masih memiliki 400 ppm.
Pemerintah ingin menurunkan kandungan sulfur pada BBM untuk meningkatkan kualitasnya karena kandungan sulfur yang tinggi dianggap tidak ramah lingkungan.
"Unfortunalety, BBM yang disediakan Pertamina saat ini memang belum bisa penuhi sulfur 50 ppm. Maka kita merasa penting dan urgent untuk pemerintah mendukung Pertamina untuk sediakan BBM berkualitas," ujar Rachmat dalam diskusi yang dilakukan di kantornya, bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024).
Menurut Rachmat, kilang Pertamina akan disiapkan untuk memproduksi secara bertahap hingga tahun 2028. Dalam waktu dekat, setiap daerah di Indonesia akan diubah menjadi BBM yang mengandung sulfur yang rendah.
Selain itu, dia menyatakan bahwa Pertamina tentunya akan membutuhkan investasi untuk menjalankan program ini. Rachmat menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi meskipun ada biaya yang harus dibayar.
"Tidak ada rencana menaikkan harga BBM subsidi kita perbaiki kualitasnya. Ongkosnya naik dong? Siapa yang bayar, karena nggak mau naik harganya maka yang bayar APBN. Kalau pemerintah bayar artinya subsidi kompensasi naik," ungkap Rachmat.
Sebaliknya, pemerintah akan memberikan BBM subsidi dengan cara yang tepat sasaran, dan kemungkinan besar beberapa kendaraan akan dilarang membeli BBM subsidi.
"Sementara hari ini disinyalir subsidi kompensasi belum tepat sasaran, supaya tidak ada beban ke masyarakat. Kita usulkan agar BBM subsidi tepat," kata Rachmat.