DITUNDA! Luhut Dan Ganjar Sepakat Kenaikan Tiket Borobudur Ditunda Karena Keresahan Masyarakat

Rencana kenaikan harga tiket Candi Borobudur yang diumumkan akhir pekan lalu menuai keresahan masyarakat. 

Ramainya pembicaraan dari masyarakat membuat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan telah sepakat untuk menunda pemberlakuan kenaikan harga tiket Candi Borobudur. Penundaan ini dilakukan agar wacana kenaikan tiket tidak dibahas terlalu luas.

"Kami postpone dulu. Tadi Pak Menteri (Luhut Binsar Panjaitan) sudah menyampaikan, 'Pak Gub itu kita postpone dulu, biar tidak terjadi cerita yang ke mana-mana'," ucap Ganjar dilansir dari CNN Indonesia, Selasa (7/6).

Sebelumnya, Luhut mengungkap rencana pemerintah untuk menerapkan harga baru dan membatasi kunjungan wisatawan sebanyak 1.200 orang per hari untuk masuk ke kawasan Candi Borobudur lewat akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan.

"Kami juga sepakat untuk membatasi kuota turis sebanyak 1.200 orang per hari, dengan biaya 100 dollar untuk wisman dan turis domestik sebesar 750 ribu rupiah. Khusus untuk pelajar, kami berikan biaya 5.000 rupiah saja," tulisnya dalam unggahan akun tersebut.

Kenaikan harga Candi Borobudur ini dilakukan untuk menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya nusantara yang disebut sudah mulai mengalami pelapukan karena beban kunjungan wisatawan.

Selain itu, nantinya semua turis yang akan berkunjung ke Candi Borobudur harus menggunakan pemandu wisata (tour guide) dari warga lokal sekitar kawasan Borobudur.

Dengan adanya rencana kenaikan harga tiket Candi Borobudur memantik protes beberapa kalangan. Salah satunya, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi yang menilai alasan pemerintah untuk menaikkan tarif tiket Candi Borobudur merupakan langkah yang kurang tepat.

"Kalau memang tujuannya hanya untuk menjaga kelestarian Borobudur, ya jangan dengan tarif yang tinggi dong," ungkap Tulus seperti yang dilansir dari CNN Indonesia.

Tulus Abadi Ketua Pengurus Harian YLKI berpendapat bahwa pemerintah bisa melakukan pembatasan jumlah pengunjung dan menjual tiket secara online. Dengan begitu pengunjung dapat terkontrol. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan sanksi tegas untuk pengunjung yang melakukan vandalisme di dalam area Candi Borobudur.