Edy Mulyadi Hina IKN Di Kaltim: Tempat Jin Buang Anak

Nama Edy Mulyadi menjadi terdengar di berbagai media atas pernyataannya yang menghina Kalimantan Timur, IKN (Ibu Kota Negara) yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam video yang diunggah di kanal Youtube miliknya, Selasa, 18 Januari 2022 lalu, dia bersama jajarannya menyatakan penolakan terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

"Bisa memahami gak, ini ada tempat elit punya sendiri yang harganya mahal punya gedung sendiri lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak," kata Edy dalam video tersebut.

Video tersebut ramai disebarkan warganet hingga menjadi kontroversi. Edy menolak pemindahan ibukota ke Kalimantan atas pandangan bahwa Kalimantan tidak sesuai dengan kriteria wilayah yang akan menjadi ibukota seperti Jakarta.

"Pasarnya siapa, kalau pasarnya kuntilanak genderuwo ngapain gua bangun di sana," tambahnya.

Kemudian dirinya bertanya pada orang di sebelahnya yang tinggal di Gunung Sahari, Jakarta Pusat untuk pindah ke Kalimantan.

"Nggak ada. Nih, sampean tinggal di mana? di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal di Gunung Sahari pindah ke Kalimantan, Penajam sana, untuk beli rumah di sana. Gua mau jadi warga ibu kota baru, mana mau?" tuturnya.

Sampai saat ini pernyataan kontroversial Edy memunculkan #TangkapEdyMulyadi menjadi trending di Twitter.

Berbagai politikus mengecam penghinaan ini. Kalimat yang menyinggung warga Kalimantan tidak sepatutnya dilayangkan.

Anggota DPR RI asal Kalimantan Tengah Mukhtarudin ikut merespon pernyataan Edy. Dirinya memaksa Edy yang pernah gagal caleg di PKS itu untuk meminta maaf.

"Saya mengecam keras dan meminta saudara Edy Mulyadi dkk, untuk mencabut kata-katanya dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Panajam Paser Utara khususnya dan masyarakat Kalimantan pada umumnya," kata Mukhtarudin dilansir Tribunnews, Minggu, (23/1/2022).

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H Maming yang juga merupakan pengusaha Kalimantan merasa tersinggung. 

"Saya sebagai orang Kalimantan sangat tersinggung, saya rasa perdebatan perbedaan pendapat boleh tapi dengan cara-cara yang santun dan logis berdasarkan data dan analisa. Tentunya untuk membangun sebuah daerah perlu sebuah afirmasi kebijakan juga yang dilakukan atau dicontohkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Menurut saya, pemindahan IKN tidak hanya soal bangunan fisik, tetapi menjadi wujud keseriusan Indonesia dalam mendorong keramahan lingkungan dimana energi hijau menjadi yang utama. Ini harus kita dukung," ujar Maming di Jakarta dilansir Detikcom, Minggu (23/1/2022).

Dirinya menegaskan bahwa pengesahan pemindahan IKN tentunya melalui banyak tahap prosedur dan evaluasi. Tidak semena-mena memutuskan di Kalimantan Timur.