Pas Valentine! Jadwal Pemilu Sepakat 14 Februari 2024

KPU menyepakati penyelenggaraan Pemilu jatuh pada 14 Februari 2024. Pengesahan ini sudah diajukan oleh Komisi II DPR dan Pemerintah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022). Hal ini tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Memang sudah saatnya Pemerintah dan DPR menerima keputusan KPU terkait waktu hari pemungutan suara Pemilu 2024 setelah sejak 2021 konsultasi dan pembahasan bersama dilakukan antara KPU, Pemerintah, dan DPR," kata anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini dilansir Detikcom, Senin (24/1/2022).

Pada raker yang dihadiri sembilan fraksi juga menyepakati tanggal pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak nasional 2024 ditetapkan pada 27 November 2024. 

Sebelumnya beredar spekulasi bahwa KPU mengundur tanggal Pemilu yang dicanangkan pada 28 Februari 2024. Menepis kabar burung tiga periode Jokowi, KPU menetapkan Pemilu serentak pada 14 Februari 2024.

"KPU bukan lantas kemudian menunda-nunda, tapi KPU tentu dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, dukungan para pihak jadi penting," ungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra.

Rancangan yang melandasi terpilihnya tanggal 14 Februari 2024 tidak berhubungan dengan acara kelompok atau ormas tertentu. Sebelumnya terbesit pada tanggal 21 Februari 2024 yang dihubungkan dengan gerakan 212.

"Tanggal 14 Februari yang sudah KPU usulkan, KPU sampaikan pada Komisi II dan pemerintah, itu saya kira sudah sama dengan apa yang disampaikan KPU pada konsinyering sebelumnya. Tanggal 14 saya kira lebih tepat, waktu lebih panjang, dan rekapitulasi tidak pada bulan Ramadan," ujarnya.

Nantinya kampanye akan mulai pada 14 Oktober 2023. Diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa masa kampanye sebaiknya dipersingkat menjadi 90 hari.

"Tiga bulan sudah cukup. Kami kira masyarakat juga tidak lama terbelah dan kami kira dengan adanya teknologi komunikasi, media, maupun sosmed, jaringan, kami kira ini waktunya cukup," kata Tito.

Pendapatnya didukung oleh berbagai fraksi agar tidak menggelontorkan anggaran pemilu lebih banyak.