Bansos Distop, Rakyat Bersuara!

Terhitung mulai bulan September 2021, Pemerintah RI resmi menghentikan bantuan sosial tunai (BST) yang ditujukan kepada masyarakat terdampak Covid-19. Menteri Sosial, Tri Rismaharini menyatakan penghentian BST tersebut dikarenakan pemerintah melihat roda perekonomian masyarakat sudah mulai bergerak, walaupun masih ada kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).Terkait dengan adanya kebijakan baru tersebut, CNNIndonesia.com meminta tanggapan dari sejumlah warga dari berbagai latar belakang, seperti pedagang minuman keliling, pengemudi ojek daring, hingga pekerja swasta.

Upit (23), salah seorang karyawan SPBU di daerah Pramuka, Matraman Jakarta Timur, mengaku kecewa dengan keputusan yang diambil pemerintah tersebut. Meskipun tidak merasakan secara langsung, menurutnya program bantuan tersebut menurutnya sangat membantu bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. "Saya sih memang tidak mendapatkan karena Alhamdulillah masih mendapatkan pekerjaan selama pandemi. Tapi kan saat ini masih banyak yang belum kembali bekerja, dan bantuan itu sangat terasa manfaatnya," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/9). Ia berharap pemerintah untuk kembali mengkaji kebijakan pemberhentian BST tersebut karena kondisi sekarang belum kembali normal sepenuhnya.

Selanjutnya, seorang supir bajaj Kasnawi (68) juga mengaku menyayangkan pemberhentian bantuan tersebut oleh pemerintah, pasalnya selama ini ia masih mengandalkan BST untuk menyambung hidup sehari-hari.

Hal tersebut dikarenakan anak semata wayangnya masih belum mendapatkan kembali pekerjaan tetap pasca terkena PHK masal selama pandemi Covid-19.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Tisno (33), seorang pengemudi ojek daring, yang berharap pemerintah tetap dapat memberikan BST untuk masyarakat terdampak.

Berbeda halnya dengan Umi Ani (59), seorang penjual minuman keliling di kelurahan Guntur, Jakarta Selatan yang mengaku tidak banyak berharap pada bantuan sosial tersebut, pasalnya sampai saat ini ia tidak kunjung mendapatkan bantuan tersebut dari pemerintah, walaupun ia mengaku memenuhi syarat penerimaan BST. Karenanya, alih-alih menghentikan program tersebut, pemerintah harusnya mengecek kembali proses penyaluran program bantuan di lapangan. Selain itu pemerintah menurutnya juga perlu meningkatkan jumlah penerima program bantuan itu.

Pernyataan berbeda disampaikan Gita (20), salah seorang karyawan swasta di bilangan Sudirman, Jakarta Selatan. Gita berpendapat langkah yang diambil pemerintah saat ini sudahlah tepat. Sebab seiring dengan pelonggaran PPKM yang terjadi di pelbagai daerah, maka aktivitas ekonomi sudah mulai kembali berjalan. Kendati diakuinya, pemulihan ekonomi saat ini masih belum berjalan secara cepat. "Keluarga ada yang dapet bansos, tapi enggak masalah sih kalau diberhentiin. Karena emang udah mulai berjalan normal lagi, dan lowongan-lowongan pekerjaan juga sudah mulai banyak. Tinggal dari kitanya juga yang usaha," ujarnya.