Janji Tak Batasi Inovasi, Kominfo Akan Resmikan Regulasi AI Desember Ini!

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menargetkan peluncuran aturan terkait kecerdasan buatan (AI) pada bulan Desember. Aturan ini akan berbentuk surat edaran dengan sifat imbauan.

"Draft ini akan kita diskusikan besok, pekan depan, itu nanti kita akan lihat masukan-masukan dari berbagai stakeholder. Dan nantinya akan kita keluarkan segera mudah-mudahan awal Desember, [sehingga] kita sudah punya surat edaran panduan penggunaan AI," jelas Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria pada media (24/11)

Meskipun penyusunannya memakan waktu hampir setahun, panduan penggunaan AI yang disiapkan oleh Kominfo menggunakan pendekatan normatif daripada pendekatan imperatif seperti Peraturan Menteri. Alasannya adalah agar inovasi dari pemanfaatan AI tidak dibatasi. 

"Yang ingin kita lakukan kita merespons AI itu dengan satu sikap, maksimalkan manfaatnya, meminimalkan risikonya. itu yang menjadi sikap kita soal AI ini," sambung Nezar.

Surat edaran ini diharapkan dapat menjadi panduan awal bagi pengguna dan pengembang AI agar dapat menggunakan teknologi tersebut secara etis.

Meskipun belum bersifat imperatif, kehadiran surat edaran ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mengatur penggunaan AI dan dianggap sebagai antisipasi awal. 

Wamen Kominfo menjelaskan bahwa ini merupakan regulasi lunak (soft regulation) yang akan bekerja bersama dengan aturan yang telah ada, seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Meski demikian, Ia menegaskan bahwa surat edaran ini tidak menjadi aturan final terkait AI dan akan berkembang menjadi regulasi yang lebih kuat di masa depan. 

Nezar menyebutkan bahwa aturan ini dibuat tidak merujuk pada aturan negara lain yang telah lebih dulu memayungi teknologi AI. "Kita coba merangkum yang terbaik dari semua pendekatan yang ada dan disesuaikan dengan norma yang ada di kita juga. Karena itu pendekatan dalam soal value-nya, karena AI juga akan hidup di dalam konteks lokalitas, nantinya." tambahnya,

Nezar menekankan bahwa Indonesia tidak merujuk pada satu aturan tertentu dan akan mengadaptasi yang terbaik sesuai dengan konteks lokal, termasuk nilai-nilai Pancasila.