Sebanyak 204 Juta Data Pemilih Bocor Dibobol Hacker, KPU Lapor Ke Polri & BIN!

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, memberikan tanggapan mengenai dugaan peretasan 204 juta data pemilih yang dibobol oleh hacker dan dijual secara ilegal. Ia menyatakan bahwa perlu dilakukan verifikasi fakta terlebih dahulu sebelum memastikan kebenaran informasi tersebut. Hasyim mengindikasikan bahwa KPU telah berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tim Cybercrime Mabes Polri, BIN, dan Kemenkominfo untuk menyelidiki masalah ini.

"Saat ini kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kami sedang bekerja sama dengan tim yang sudah terbentuk, termasuk tim dari KPU, tim dari BSSN, tim Cybercrime Mabes Polri, BIN, dan Kemenkominfo. Semua pihak bekerja keras untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut," ungkap Hasyim di kompleks Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (29/11/2023).

Hasyim juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada permasalahan yang terdeteksi dalam situs KPU, termasuk situs yang menyimpan data para pemilih. ​​​​​​

Meskipun begitu, ia tidak membahas secara spesifik tentang keamanan data, karena perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut mengenai kebenaran informasi pembobolan data tersebut.

Sebagai catatan, laporan peretasan ini muncul pada hari pertama masa kampanye Pemilu. Lembaga Cissrec mengungkapkan bahwa seorang peretas bernama Jimbo mendapatkan data dan menjualnya senilai US$74 ribu atau Rp 1,2 miliar. Data yang berhasil didapatkan sebanyak 253 juta, tetapi setelah disaring, terdapat 204 juta data yang cocok dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU.

"Setelah penyaringan oleh Jimbo, teridentifikasi sekitar 204.807.203 data unik yang hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang mencapai 204.807.222 pemilih dari 514 kab/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan," ujar Pratama Persadha, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, dalam keterangannya.