Selamatkan Garuda, Erick Thohir Pangkas Komisaris

Menteri BUMN Erick Thohir menginginkan pemangkasan jumlah komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menjadi hanya dua atau tiga saja dari jumlah saat ini mencapai lima orang.

Usulan Erick itu menanggapi surat dari salah satu Komisaris Garuda Indonesia Peter Frans Gontha untuk menghentikan pembayaran honorarium bulanannya sampai rapat umum pemegang saham (RUPS) mendatang.

Menurut Erick, pemangkasan jumlah komisaris merupakan bagian dari efisiensi perusahaan yang saat ini terdampak pandemi covid-19. Ia meminta waktu dua minggu untuk mengeksekusi rencana tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan.

"Ini masukan yang bagus, kami akan lakukan sesegera mungkin, kasih kami waktu dua minggu lah, ada RUPS-nya tapi, mesti berdasarkan RUPS, nanti kami kecilkan jumlah komisaris, masukan yang bagus," ujarnya.

Dalam suratnya, Peter Gontha menuturkan tujuan penghentian pembayaran honorarium bulanan tersebut demi mengurangi beban keuangan perusahaan yang semakin terpuruk di masa pandemi covid-19.

"Kami mohon, demi sedikit meringankan beban perusahaan, untuk segera, mulai Mei 2021, yang memang pembayarannya ditangguhkan, memberhentikan pembayaran honorarium bulanan kami sampai RUPS mendatang," tulis Peter.

Peter mengatakan keuangan Garuda Indonesia semakin kritis. Beberapa penyebabnya, antara lain tak ada penghematan biaya operasional, tidak ada informasi mengenai cara dan narasi negosiasi dengan lessor, tidak ada evaluasi atau perubahan penerbangan yang merugi, dan arus manajemen yang tidak dapat dimengerti.

Selain itu, pemegang saham akan mendorong bisnis maskapai pelat merah itu pada bisnis penerbangan domestik. Pasalnya, dari data yang dimilikinya 78 persen wisatawan sebelum pandemi covid-19 merupakan wisatawan domestik.

Sementara itu, dari total pemasukan negara di sektor pariwisata sebesar Rp1.400 triliun, hanya sebesar 22 persen atau Rp300 triliun yang berasal dari turis asing.

"Fokus kepada domestic market, bukan international market, dan ini sudah kami bicarakan pada November-Januari sebelum covid-19, kepada direksi Garuda kami sudah bilang bawah fokus domestik. Kita ini bukan bisnis gaya-gayaan, terbang ke luar negeri gaya, tapi domestik," ujarnya.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan utang perseroan mencapai Rp70 triliun dan bertambah Rp1 triliun setiap bulannya. Tumpukan utang tersebut disebabkan pendapatan perusahaan tidak menutupi pengeluaran operasional, alias besar pasak daripada tiang.

Irfan memproyeksikan pendapatan Mei 2021 hanya sekitar US$56 juta. Saat yang bersamaan Garuda Indonesia masih harus membayar sewa pesawat US$56 juta, maintenance (perawatan) pesawat US$20 juta, avtur US$20 juta, dan gaji pegawai US$20 juta.

"Secara cash sudah negatif. Secara modal sudah minus Rp41 triliun," ujar Irfan dalam rekaman internal yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (24/5).

Perusahaan terpaksa menawarkan program pensiun dini kepada pegawai untuk menekan beban operasional. Program ini bersifat sukarela dengan cara mendaftarkan diri bagi pekerja yang bersedia mulai dari 19 Mei hingga 19 Juni 2021.