Softbank Mundur Dari Investasi Proyek IKN Nusantara Sebanyak 100M Dollar AS

Perusahaan telekomunikasi dan media dari Jepang, SoftBank Group menyatakan, pihaknya tidak lagi berinvestasi di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Jumat (11/3/2022).

“Kita tidak lagi berinvestasi pada proyek ini (IKN Nusantara), tapi kita tetap melanjutkan investasi di Indonesia melalui perusahaan portofolio kami, SoftBank Vision Fund,” ujar SoftBank dikutip dari Nikkei Asia.

SoftBank adalah investor mayoritas dalam proyek pembangunan IKN Nusantara bersama dengan perusahaan teknologi seperti GoTo dan Grab yang dikenal di Indonesia.

Sementara SoftBank Vision Fund saat ini berinvestasi di perusahaan asal Singapura, Funding Societies yang mengoperasikan pinjaman digital di Indonesia dan negara di Asia Tenggara lainnya.

Mundurnya Softbank memberi sinyal kepada investor dibalik Softbank bahwa strategi perusahaan akan lebih fokus pada pendanaan startup digital, bukan proyek pemerintahan.

Faktor lainnya adalah ada indikasi kuat risiko politik dalam pembangunan KN akan berdampak cukup tinggi. Terlebih saat in terjadi kegaduhan soal perpanjangan masa jabatan presiden akibat rencana penundaan pemilu.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, ada sejumlah faktor yang dapat menyebabkan Softbank mundur dari mega proyek tersebut. Di antaranya, Softbank telah memiliki masalah keuangan internal, khususnya pada masa pandemi. Kondisi itu membuat investor memilih wait and see ketimbang menggelontorkan investasi di IKN.

Atau bahkan Softbank mundur dari mega proyek tersebut. Diantaranya, Softbank telah memiliki masalah keuangan internal, khususnya pada masa pandemi. Karena kerugian Softbank dari Wework tahun 2020 dan Alibaba tahun 2021 belum bisa tergantikan hingga saat ini.

Bhima menilai, ada dua konsekuensi dari mundurnya Softbank di proyek IKN. Pertama, jika

pemerintah ingin mengejar pembangunan KN tepat waktu, maka investasi awal IKN sebanyak 80-90 persen harus diperoleh dari APBN.

la menilai, di tengah target menurunkan defisit di bawah 3 persen pada 2023, maka pemerintah akan andalkan keuntungan penerimaan dari komoditas dan menambah pembiayaan yang baru untuk bisa mengejar pembangunan IKN.

Kedua, bila tidak ingin andalkan APBN, maka pemerintah perlu cari pengganti Softbank, entah lembaga investasi hedge fund maupun sovereign wealth fund dari negara mitra, seperti Arab Saudi. Namun, kata Bhima, mencari investor untuk menggantikan Softbank bukan hal yang mudah.

"Sayangnya mencari investor sekelas Softbank bukan hal mudah, apalagi proses pembangunan IKN segera dimulai. Butuh proses uji kelayakan, pembacaan situasi ekonomi dan hitung-hitungan manfaat sosial-politik bag investor," ungkapnya.

Padahal sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan berujar bahwa SoftBank bakal menjadi investor pembangunan IKN Nusantara. Luhut berkata investasi yang ingin ditanamkan oleh SoftBank sebesar 100 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 1.400 triliun.