Panglima TNI Marah Besar Soal Kebohongan Danki Yang Menewaskan 3 Prajurit Di Papua

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mendapati kejanggalan dalam peristiwa penyerangan teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap pos TNI di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua, yang menyebabkan tiga orang prajurit gugur. 

Lebih dari satu bulan berlalu, Andika baru mengetahui bahwa kematian tiga prajurit-nya akibat serangan KKB itu ternyata disebabkan karena kelalaian komandan kompi (Danki).

Seperti diketahui, tiga prajurit TNI gugur di Papua akibat serangan oleh KKB. Selain tiga prajurit, satu anggota TNI lainnya dinyatakan kritis.

Serangan oleh KKB Papua terjadi di pos TNI, tepatnya di Pos Koramil Gome, Satgas Kodim YR 408/Sbh. Kejadian itu berlangsung sekitar pukul 05.00 WIT. Serangan tiba-tiba tersebut membuat prajurit TNI terkena tembakan.

"Ternyata hasilnya berbohong. Yang terjadi bukan yang dilaporkan dan yang terjadi ini disembunyikan oleh si Danki dari komandan batalyon," kata Andika melalui akun YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa.

Andika menjelaskan penyerangan memang dilakukan oleh KKB. Namun, dalam hal ini, danki di pos itu lalai karena menyepelekan pengamanan.

"Jadi, iya betul yang melakukan tindak pidana pembunuhan adalah kelompok bersenjata, tapi juga ada peran nih peran penggelaran oleh Komandan Kompi yang dalam hal ini sebagai komandan pos di tempat yang tidak diperhitungkan dan disepelekan," tuturnya.

Andika menyebut komandan kompi tidak memperhitungkan secara baik perihal pengamanan di pos itu. Padahal, kata Andika, seharusnya seorang komandan selalu memikirkan keselamatan anggotanya.

"Karena kita di sini semuanya memikirkan hubungan, kemudian bagaimana melindungi anggota. Di sana hanya begini-begini saja rupanya, maksudnya pertimbangan pendek sekali, hanya soal kita dapat uang tambahan, untuk pengamanan di situ dikorbankan semua," terang Andika.

Untuk itu, Andika meminta kasus ini dituntaskan dengan proses hukum. Dia berharap kejadian ini bisa menjadi pembelajaran supaya tak terulang lagi.

"Jadi saya ingin ada proses hukum terhadap danpos atau komandan kompi, dituntaskan supaya jadi pembelajaran juga," imbuhnya.